Panduan Singkat Mengajukan Gugatan Cerai di Indonesia

Perceraian di Indonesia diatur secara ketat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya. Gugatan perceraian harus memiliki alasan hukum yang sah di hadapan majelis hakim.

Perbedaan Pengadilan yang Berwenang: Pasangan beragama Islam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal termohon/istri. Pasangan beragama non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Dokumen yang Wajib Disiapkan: Buku Nikah atau Akta Perkawinan catatan sipil, KTP pemohon/penggugat, Akta Kelahiran anak (jika ada tuntutan hadhanah), serta bukti-bukti pendukung alasan perceraian (misalnya bukti pertengkaran terus menerus, KDRT, atau bukti tidak dinafkahi).

Tahap Mediasi Wajib: Hakim selalu mewajibkan mediasi pada sidang pertama. Jika mediasi gagal menghasilkan perdamaian rukun kembali, barulah persidangan berlanjut ke pembacaan gugatan.

Hak Asuh Anak dan Nafkah: Majelis hakim umumnya memberikan hak asuh anak di bawah umur (mumayyiz) kepada ibu, dengan tetap menjamin hak ayah untuk bertemu serta kewajiban nafkah dari ayah.